Perkuat Tata Kelola Bersih, BRMP SDLP Gelar Pelatihan Awareness SMAP SNI ISO 37001:2025
Jakarta Selatan, 13-14 November 2026 — Upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi terus diperkuat oleh Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BRMP SDLP). Sebagai langkah nyata, sebanyak 36 pegawai mengikuti Pelatihan Awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis standar terbaru SNI ISO 37001:2025 yang berlangsung selama dua hari di Jakarta Selatan.
Peserta yang hadir mencakup lintas lini strategis di lingkungan BRMP SDLP, mulai dari pejabat struktural, pejabat fungsional, pengelola keuangan, hingga staf administrasi lainnya. Keterlibatan berbagai unsur ini menjadi kunci karena pencegahan penyuapan membutuhkan kesadaran kolektif di setiap titik layanan dan proses kerja.
Plt. Kepala Bagian Tata Usaha BRMP SDLP, Anik Dwi Hastuti, dalam pembukaan acara mengingatkan kembali peran mendasar setiap pegawai dalam menjaga marwah institusi di mata masyarakat.
"Sebagai ASN Kementerian Pertanian, kita semua merupakan representasi pemerintah. Kita menjalankan tugas-tugas pemerintahan sekaligus memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat," ujar Anik dalam arahannya.
Pesan tersebut menegaskan bahwa integritas pribadi setiap pegawai memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, selama dua hari pelatihan, para peserta mendalami prinsip dasar, ruang lingkup, serta klausul dalam SNI ISO 37001:2025. Pembahasan juga mencakup kerangka regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyuapan di Indonesia, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, peserta dibekali pemahaman praktis untuk mengidentifikasi potensi celah penyuapan dalam aktivitas operasional sehari-hari serta merumuskan langkah-langkah mitigasinya.
Keseluruhan rangkaian acara diisi dengan suasana diskusi yang aktif dan interaktif antara para peserta dan narasumber di setiap sesinya. Melalui pembekalan ini, seluruh jajaran BRMP SDLP diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menolak segala bentuk gratifikasi maupun penyuapan. Pemahaman yang seragam antara pengambil kebijakan, pelaksana teknis, hingga pengelola administrasi akan memperkuat sistem pengawasan internal balai, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik maladministrasi demi pelayanan publik yang optimal.